Terungkap! Dugaan Jaringan Bisnis Tambang Keluarga Gubernur Maluku Utara Dinilai Ciptakan Oligarki
Glitik - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) bersama Simpul Jatam Maluku Utara mengungkap dugaan kuat adanya jaringan bisnis ekstraktif yang terkait erat dengan keluarga Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Temuan ini menyoroti adanya konsentrasi kekuasaan dan kepentingan ekonomi yang saling terkait di sektor pertambangan setelah Sherly menjabat sebagai gubernur.
Koordinator Jatam, Melky Nahar, dalam keterangannya menyebutkan bahwa ada hubungan erat antara kepentingan politik dan bisnis pertambangan di Maluku Utara. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang serius dan merusak tata kelola sumber daya alam di wilayah tersebut.
Melky mengungkapkan, dari hasil pemetaan yang dilakukan, Sherly Tjoanda tidak hanya menjabat sebagai pejabat publik tetapi juga memiliki keterkaitan langsung dengan sejumlah perusahaan tambang yang bergerak di sektor nikel, emas, tembaga, dan pasir besi. Keluarga Sherly diduga mengendalikan jaringan perusahaan melalui Bela Group, sebuah konsorsium bisnis keluarga Laos–Tjoanda yang aktif di bidang sumber daya alam dan konstruksi.
Beberapa perusahaan yang disebut terkait dalam laporan Jatam antara lain PT Karya Wijaya (tambang nikel di Gebe), PT Bela Sarana Permai (pasir besi di Obi), PT Amazing Tabara (tambang emas), PT Indonesia Mas Mulia (tambang emas dan tembaga), serta PT Bela Kencana (nikel).
Pada akhir tahun 2024, terjadi pergeseran kepemilikan saham secara besar-besaran di mana Sherly resmi menjadi pemegang saham mayoritas PT Karya Wijaya dengan porsi 71 persen, menggantikan almarhum suami, Benny Laos. Tiga anak mereka juga masing-masing memegang delapan persen saham, menandai penguasaan bisnis keluarga oleh Sherly.
Melky menegaskan bahwa ketika pejabat publik menjadi pengendali perusahaan di wilayahnya sendiri, maka kebijakan publik berpotensi merugikan tetangga dan pengawasan menjadi lemah.
Sherly Tjoanda memilih untuk tidak memberikan komentar saat dikonfirmasi soal kepemilikan saham mayoritas di PT Karya Wijaya. Usai menghadiri rapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) di Jakarta Selatan pada 22 Oktober 2025, Sherly hanya singkat mengatakan, "Kita komunikasi urusan KPK saja."
Kasus ini kini menjadi sorotan publik sebagai contoh praktik kekuasaan yang berpotensi menciptakan oligarki sumber daya alam, di mana kepentingan politik dan bisnis bertemu dalam satu lingkaran pengaruh.
sumber : indeksnews.com
