Prabowo Perintahkan Tanggap Darurat Kilat, Banjir Sumar, Aceh & Sumut Disikat Tuntas!
Glitik - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengabarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perintah tegas untuk penanganan serius dan cepat terhadap bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam Rapat Tingkat Menteri Percepatan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Graha BNPB, Jakarta Timur, Kamis (27/11/2025), Pratikno menegaskan fase tanggap darurat berjalan terkoordinasi dengan baik.
“Bapak Presiden Prabowo telah memerintahkan kami untuk menangani fase tanggap darurat ini secara serius dan cepat. Pada saat yang sama, pemerintah mulai menyiapkan pemulihan agar infrastruktur yang terdampak dapat segera kembali berfungsi,” ujar Pratikno.
Meskipun angka pasti korban jiwa belum dapat dipastikan karena pendataan sedang berlangsung, Pratikno menyebut bahwa pemerintah pusat dan daerah terus bekerja keras. Penekanan lain dari Presiden adalah percepatan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar di daerah terdampak bencana, langkah yang mulai dipersiapkan pemerintah.
Siklon tropis Senyar disebut oleh Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, sebagai penyebab utama bencana tersebut. Ia menjelaskan bahwa badai ini muncul sejak 21 November di Semenanjung Malaya dan berubah menjadi siklon tropis pada 26 November 2025. Dampak buruknya berupa hujan lebat, angin ekstrem, longsor, dan banjir di tiga provinsi.
Basarnas di bawah komando Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, menjalankan delapan operasi SAR untuk mengevakuasi korban dan menanggulangi isolasi akses di wilayah terdampak banjir dan longsor. Meski beberapa jalur darat masih putus, kerja lapangan terus dilaksanakan dengan dukungan sarana laut dan darat.
Seluruh daerah terdampak telah menetapkan status darurat bencana, sehingga pemerintah pusat dapat mengerahkan sumber daya tanpa hambatan administratif, termasuk penggunaan Dana Siap Pakai dan fleksibilitas anggaran daerah.
Pemerintah juga menyiapkan opsi pengiriman bantuan darurat melalui jalur udara untuk wilayah terisolasi. Dalam jangka panjang, penanganan menyeluruh dari hulu ke hilir direncanakan, mencakup penataan penggunaan lahan, pemulihan kawasan hutan, serta optimalisasi waduk retensi, situ, dan aliran sungai.
“Ini adalah persoalan nyawa dan keselamatan manusia. Pemerintah bergerak cepat, terkoordinasi, dan masif untuk memastikan seluruh masyarakat terdampak dapat tertangani dengan baik,” tegas Menko PMK.
