Menteri HAM Natalius Pigai Kunjungi Sumatera Barat, Bahas Penguatan Nilai-Nilai HAM Bersama Gubernur Mahyeldi
Glitik – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menerima kunjungan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, di Istana Gubernur Sumbar, Jumat (17/10/2025). Kunjungan tersebut menjadi ajang dialog strategis membahas Instrumen HAM dan sinergi pemajuan nilai kemanusiaan di daerah.
Pertemuan ini dihadiri pejabat Eselon I dan II dari Kementerian HAM, Kabinda Sumbar, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar, serta para kepala OPD Pemprov Sumbar.
Gubernur Mahyeldi menyambut hangat kedatangan Menteri Pigai yang disebutnya sebagai wujud kemitraan antara Kementerian HAM dan Pemerintah Provinsi Sumbar.
“Kita bersama menghidupkan dan membudayakan nilai-nilai HAM dalam kehidupan masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi menegaskan, masyarakat Minangkabau menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang tertuang dalam falsafah ‘Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah’, yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar HAM seperti keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial.
“Ini bukti komitmen Pemprov Sumbar dalam memperkuat nilai-nilai HAM di daerah,” tambahnya.
Sumbar Jadi Contoh Daerah Aman dan Toleran
Pemprov Sumbar tercatat rutin melaporkan pelaksanaan Aksi HAM setiap tahun. Pada 2024, nilai capaian mencapai 85,3, dan untuk Aksi Bisnis dan HAM sebesar 89,5.
Mahyeldi menyoroti bahwa saat aksi demonstrasi besar-besaran melanda Indonesia pada Agustus lalu, Sumbar tetap aman tanpa insiden anarkis.
“Pepatah Minang ‘Duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang’ mengajarkan pentingnya kebersamaan dan mufakat,” jelasnya.
Natalius Pigai Puji Sumbar: Rumah Kedua Saya
Menteri HAM Natalius Pigai dalam sambutannya mengaku kagum dengan kearifan lokal masyarakat Minang yang menjaga kerukunan dan perdamaian.
“Dulu Ranah Minang rumah ketiga saya, tapi mulai sekarang menjadi rumah kedua saya,” ujar Pigai disambut tepuk tangan peserta.
Pigai memuji Sumbar sebagai daerah yang aman, damai, dan penuh toleransi antar suku dan agama, serta mengagumi budaya dan kuliner Minangkabau yang terkenal.
Ia menjelaskan, tugas utama pemerintah dalam HAM meliputi:
- Revitalisasi instrumen hukum HAM.
- Perlindungan terhadap warga negara.
- Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kepala daerah harus menegakkan keadilan melalui pikiran, tutur kata, dan tindakan. Pemerintah wajib menekan sumber ketidakadilan,” tegas Pigai.
Sinergi Pemprov dan KemenHAM
Pertemuan ini menegaskan komitmen bersama antara Pemprov Sumbar dan Kementerian HAM dalam mendorong Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5 HAM).
“Melalui semangat duduk basamo, kita pastikan kebijakan HAM benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tutup Mahyeldi
sumber : minangsatu.com
