GLITIK – Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus menjadi instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan. Melalui pembiayaan yang fokus pada penguatan usaha produktif milik UMKM. Langkah itu sejalan dengan amanat dari Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Kementerian UMKM bertugas untuk memastikan akses pembiayaan UMKM melalui kredit, meningkatkan akses pasar, serta melakukan pendampingan dan pelatihan bagi usaha mikro,” ungkap Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza dalam konferensi pers usai penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyaluran KUR 2025 Regional Sumatera di Istana Gubernuran, Padang, Senin (28/4).
Helvi Moraza menyebut, tahun 2025 ini ada kualitas meliputi target debitur baru sebanyak 2,34 juta orang dan target debitur graduasi sebanyak 1,17 juta orang, serta 60 persen dari target penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang diarahkan untuk sektor produksi.
Dalam menyalurkan kembali program kredit KUR, Kementrian UMKM bekerja sama dengan 46 Penyalur KUR yang terdiri dari Bank Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Pembangunan Daerah (BPD)-termasuk Bank Nagari, Perusahaan Pembiayaan, dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
“Pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp300 triliun pada 2025. Sementara itu Non Performing Loan (NPL – kredit bermasalah) KUR di Bank Nagari hingga Maret tahun ini ada di level nol persen. Ini mengembirakan,”ujarnya
Pada Rakor Penyaluran KUR 2025 regional Sumatera ini, hadir 18 lembaga keuangan, 6 lembaga penjamin, 10 Dinas KUKM, dan 2 Inkubator bisnis ini.
Wamen Helvi mengatakan, penyaluran KUR Regional Sumatera sudah cukup baik secara kuantitas, dengan penyaluran sampai Maret 2025 mencapai Rp17,5 triliun dan 270.132 debitur penerima manfaat.
Ke depan, Wamen Helvi melanjutkan, hal yang perlu dilakukan adalah menjaga dan meningkatkan kualitas penyaluran dengan mempertimbangkan karakteristik geografis di Sumatera, di mana mayoritas nasabah KUR merupakan petani dan nelayan.
“Khusus Sumbar, “DNA” orang Minang itu adalah pengusa atau pelaku UMKM,” katanya.
Pihaknya berharap, Rakor yang dilaksanakan hari ini akan menghasilkan percepatan penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga mampu mendorong KUR sebagai katalisator pengembangan UMKM di Indonesia, khususnya pengusaha UMKM di Regional Sumatera.
Sebagai infomasi, penyaluran lima terbesar KUR (Kredit Usaha Rakyat) Regional Sumatera yaitu Provinsi Sumatera Utara (Rp3,8 triliun), Lampung (Rp2,5 triliun), Sumatera Selatan (Rp2,2 triliun), Riau (Rp2,2 triliun), dan Sumatera Barat (Rp1,9 triliun).
“Kami juga mengapresiasi sebagian besar bank penyalur kredit di regional Sumatera telah mencapai target penyaluran 60 persen ke sektor produksi,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, Wamen mengapresiasi kinerja Bank Nagari yang NPL-nya nol persen hingga Maret 2025.
Terhadap itu, Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra menyebutkan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang tahun 2024 sebesar Rp1,92 triliun
Penyaluran KUR tersebut terdiri dari penyaluran KUR Konvensional sebesar Rp1,53 triliun kepada 7.884 debitur, dan penyaluran kredit KUR Syariah sebesar Rp394,70 miliar kepada 2.655 debitur.
Selain itu, penyaluran kredit KUR Marandang tahun 2024 mencapai Rp18,51 milliar yang diberikan kepada 1.889 debitur. (boing)
