Forum Wartawan Kebangsaan Usulkan ke Presiden Prabowo Lakukan Reshuffle
Glitik - Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan reshuffle kabinet, menyusul hasil Survei Index Politica yang menempatkan sepuluh menteri dalam posisi dengan tingkat kepuasan publik terendah.
Usulan Wartawan tersebut muncul dalam diskusi FWK bertajuk Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, yang digelar di Kantor Harian Suara Merdeka, Tebet, Jakarta Selatan.
Koordinator Nasional FWK Raja Palindungan Pane menyampaikan bahwa perombakan kabinet mendesak dilakukan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan dan mengembalikan kepercayaan publik.
“Reshuffle bukan sekadar pergantian posisi, tapi momentum untuk memperbaiki tata kelola, menegakkan disiplin kerja, dan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan,” ujar Raja.
10 Menteri dengan Kepuasan Publik Terendah
Berdasarkan survei Index Politica, berikut daftar menteri dan pejabat setingkat menteri dengan tingkat kepuasan publik terendah:
1. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo – 15,23%
2. Menteri HAM Natalius Pigai – 16,68%
3. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana – 17,56%
4. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia – 18,85%
5. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian – 19,65%
6. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait – 20,35%
7. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Yandri Susanto – 21,12%
8. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi – 22,45%
9. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandi – 23,75%
10. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid – 34,34%
Raja menegaskan, evaluasi publik terhadap kinerja para pembantu presiden ini harus dijadikan acuan penting oleh pemerintah untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Kabinet Merah Putih.
Program Unggulan Prabowo–Gibran yang Paling Disukai Publik
Selain mengevaluasi menteri, survei Index Politica juga menyoroti program pemerintahan yang paling mendapat apresiasi masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi favorit publik dengan dukungan 25,34%, disusul pemeriksaan kesehatan gratis (12,35%) dan bantuan subsidi upah (10,70%). Sementara program Koperasi Desa Merah Putih hanya meraih 4,65% dukungan publik.
FWK menilai hasil tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih menghargai program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar rakyat.
“Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan memastikan standar keamanan pangan pada program Makan Bergizi Gratis agar manfaatnya maksimal,” tegas Raja.
Sumber : minangsatu
