Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, CELIOS Soroti 10 Menteri dengan Kinerja Terburuk

Glitik - Satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat sorotan tajam. Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis hasil survei yang menunjukkan sejumlah menteri dinilai berkinerja buruk dan disarankan untuk segera diganti.

Peneliti CELIOS, Galau D. Muhammad, menjelaskan bahwa 96% responden mendukung dilakukannya reshuffle kabinet, sementara 98% lainnya menginginkan pemangkasan jumlah kementerian yang dianggap tidak efisien. Survei ini melibatkan 1.338 responden dari kalangan masyarakat umum dan pakar, dilakukan pada akhir September hingga 13 Oktober 2025.

“Kita belum melihat dampak signifikan dari banyaknya nomenklatur kementerian baru. Beberapa seperti Kementerian Transmigrasi, UMKM, atau Kemenko Hukum dan HAM perlu dikaji ulang urgensinya,” ungkap Galau dalam konferensi pers daring, Minggu (19/10/2025).

Galau menilai, bila Presiden Prabowo tetap mempertahankan pejabat dengan kinerja rendah, hal itu dapat menurunkan efektivitas program pemerintah serta kepercayaan publik. Ia juga mengingatkan, lemahnya kinerja kabinet bisa berimbas pada elektabilitas politik Prabowo di masa mendatang.

“Satu tahun ini menjadi momentum evaluasi. Banyak program strategis belum memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS, Media Wahyu Askar, menegaskan reshuffle menjadi langkah penting untuk menjaga efektivitas pemerintahan.

“Ada 10 menteri berkinerja buruk, ditambah Kapolri, yang perlu segera diganti. Jika tidak, kinerja pemerintahan pasti terhambat,” ujarnya.

Media menilai masyarakat bisa menjadi korban dari kebijakan yang tidak efektif, terutama di sektor pendidikan yang anggarannya sebagian dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Publik sudah memberikan rapor merah. Menteri-menteri dengan kinerja buruk ini justru menjadi beban negara dan memperlambat kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Salah satu nama yang disorot adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang dinilai membuat sejumlah keputusan kontroversial terkait LPG 3 kg, tambang di Raja Ampat, dan transisi energi.

“Banyak kebijakan di sektor energi yang tidak berjalan baik. Masalah ketahanan energi dan pasokan listrik di daerah 3T juga belum teratasi,” kata Media.

Sumber: minangsatu