Aturan pelat Kendaraan Picu Gesekan Sumut–Aceh: Bobby Sosialisasi, Mualem Anggap Angin Berlalu
Glitik – Rencana penerapan kewajiban kendaraan perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara untuk menggunakan pelat nomor BK atau BB mulai tahun depan menimbulkan sorotan baru.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menegaskan kebijakan itu sebatas sosialisasi, namun respons dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menunjukkan potensi gesekan antar-provinsi.
Bobby membantah pihaknya melakukan penindakan terhadap kendaraan berpelat BL asal Aceh. Menurutnya, video yang beredar saat dirinya menghentikan truk BL di jalan menuju destinasi wisata Tangkahan, Langkat, Sabtu (27/9), hanyalah bagian dari pengecekan lapangan terkait keluhan jalan amblas.
“Tidak ada penilangan, tidak ada penindakan. Kita hanya menyampaikan secara langsung rencana penerapan pelat BK-BB untuk kendaraan perusahaan di Sumut,” ujar Bobby usai rapat paripurna DPRD Sumut, Senin (29/9/2025).
Dalam kunjungan itu, Bobby menegur tiga kendaraan yang dinilai membawa muatan berlebih, termasuk milik PTPN. Salah satunya terungkap menggunakan pelat BL, sehingga Bobby sekaligus menginformasikan aturan baru.
Ia mencontohkan kebijakan serupa sudah lebih dulu diberlakukan di Riau, Jawa Barat, Kalbar, hingga Kalteng.
“Kenapa di Sumut heboh? Ini aturan sudah berlaku di banyak provinsi. Kebetulan saja saat itu truk yang lewat pelat BL,” tegasnya.
Namun, pernyataan tersebut ditanggapi santai oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Mualem menyebut polemik pelat kendaraan itu tak perlu dibesar-besarkan.
“Biarkan orang lain berkicau. Kita anggap angin berlalu. Kalau sudah dijual kita beli, kalau sudah gatal kita garuk,” kata Mualem dalam rapat paripurna DPR Aceh, Senin (29/9/2025).
Mualem juga meminta masyarakat Aceh tetap tenang dan tidak terpancing isu. Ia menegaskan pihaknya memilih bersabar hingga proyek penghubung Aceh–Sumut melalui jalur fery rampung.
Ketegangan wacana pelat kendaraan ini menandai bagaimana aturan lintas provinsi dapat berimplikasi pada hubungan antar-daerah.
Meski Bobby menyebut sosialisasi itu wajar, sikap Aceh menunjukkan sensitivitas tersendiri terhadap kebijakan yang menyangkut identitas daerah.
