ATR/BPN Catat Pencapaian Signifikan: 140 Mafia Tanah Ditindak, 123 Juta Bidang Terdaftar

Glitik - Dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian ATR/BPN mencatat sejumlah capaian penting di bidang pertanahan.

Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, menyatakan bahwa sepanjang tahun 2025, kementerian berhasil menuntaskan 3.019 kasus pertanahan, memproses 140 pelaku mafia tanah, serta menyelamatkan 130,7 juta m² tanah dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 9,4 triliun. 

Melalui program

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kementerian memperkuat kepastian hukum atas tanah: hingga Oktober 2025 tercatat 123,3 juta bidang tanah telah terdaftar dan sekitar 97 juta bidang telah bersertipikat. Dalam satu tahun terakhir saja, tercapai pendaftaran tambahan 4 juta bidang, dengan 2,69 juta bidang di antaranya sudah bersertipikat. 

Ossy menggarisbawahi bahwa kepastian hukum atas tanah menjadi fondasi ekonomi rakyat. Menurutnya, ketika tanah telah bersertipikat, maka nilai aset meningkat, akses pembiayaan terbuka, dan roda ekonomi lokal bergerak. 

Kementerian ini juga mencatat lompatan signifikan dalam transformasi digital: hingga Oktober 2025, telah diterbitkan 6,1 juta sertipikat elektronik, naik dari sekitar 639 ribu pada tahun sebelumnya.

Program perlindungan tanah wakaf dan aset sosial-keagamaan juga mendapat perhatian: tercatat 278.689 bidang tanah wakaf seluas 26.865,67 hektare telah terdaftar, meningkat sekitar 16.600 bidang dibanding tahun sebelumnya. 

Selain itu, dalam implementasi agenda reforma agraria, redistribusi lahan telah berhasil menyalurkan 1,64 juta bidang tanah seluas 879.942 hektare kepada 496.000 kepala keluarga di berbagai daerah.

Menurut Ossy, program ini bertujuan menata ulang struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah agar lebih adil dan rakyat kecil memiliki akses atas tanah dan kesempatan untuk maju. 

Ossy menyampaikan:

“Setahun ini adalah fondasi penting untuk melangkah lebih cepat dan lebih kuat demi menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”