12 Desa di Taput Hilang Kontak: Akses Lumpuh, Warga Menanti Bantuan dari Langit

Glitik - Bupati Tapanuli Utara (Taput), Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, menyampaikan bahwa sebanyak 12 desa di dua kecamatan masih terisolasi total setelah banjir besar melanda wilayah tersebut.

Memasuki hari kelima masa tanggap darurat, seluruh akses menuju desa-desa terdampak belum dapat ditembus. 

Kondisi diperburuk oleh pemadaman listrik dan putusnya jaringan komunikasi, sehingga masyarakat di wilayah itu benar-benar terputus dari dunia luar.

Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Senin (1/12/2025), Jonius menjelaskan bahwa desa yang terisolir berada di Kecamatan Parmonangan dan Adiankoting, dua kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Tapanuli utara (Taput).

Perintah Kilat Prabowo: Tanggap Darurat Banjir Sumatera Dikebut!

“Di Parmonangan terdapat dua titik terparah, begitu juga di Adiankoting. Jika digabung, kedua kecamatan ini mencakup sekitar 12 desa yang putus total kontak,” ujarnya.

Menurutnya, banjir dan longsor telah merusak jalan penghubung utama sehingga arus transportasi ke Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan lumpuh sepenuhnya. 

Kerusakan itu menyebabkan distribusi bantuan dan proses evakuasi berjalan sangat lambat. Hingga kini, jalur yang sedang dibuka baru mencapai kilometer 30 dari total 38 kilometer, membuat kendaraan tidak dapat menembus lokasi terdampak.

“Jalan tak bisa dilalui, listrik padam, komunikasi nihil. Ini sudah hari kelima kami bekerja bersama TNI dan Polri,” tambahnya.

Situasi logistik warga di desa-desa terisolir semakin mendesak. Saat ini, satu-satunya cara mencapai lokasi adalah menempuh perjalanan kaki selama delapan jam, karena bantuan jalur darat tak memungkinkan.

Oleh sebab itu, Pemkab Taput meminta pemerintah pusat mengirimkan bantuan udara untuk empat titik kritis, dua di Parmonangan dan dua di Adiankoting, yang mewakili total 12 desa tersebut.

Duka Polda Riau: Tewas dan Hilang di Banjir Bandang Padang, Misi Dinas Jadi Tragedi

Selain akses dan komunikasi, kerusakan permukiman juga cukup besar. Sebanyak 175 rumah dilaporkan hilang atau rusak berat, sementara 200 rumah lainnya mengalami kerusakan sedang hingga ringan.

Melihat kondisi yang tidak lagi aman untuk dihuni, pemerintah daerah menyiapkan rencana relokasi warga ke daerah perbukitan yang lebih stabil. 

Namun, rencana tersebut membutuhkan izin dan dukungan regulasi dari pemerintah pusat karena wilayah relokasi berada di kawasan hutan negara.

“Permukiman lama sudah tidak layak ditempati. Untuk relokasi, kami butuh regulasi karena lahannya berada di dalam hutan negara,” tegas Jonius.